NII Tak Dapat Dukungan Umat Islam

Menteri Agama Suryadharma Ali meminta perhatian dan kewaspadaan bersama terhadap isu aktual seperti Negara Islam Indonesia (NII), terorisme dan lain-lain yang cukup mengganggu iklim kehidupan beragama dan mengusik ketentraman masyarakat.

"Saya perlu menegaskan di sini bahwa gerakan NII tidak pernah mendapat dukungan dari mayoritas umat Islam Indonesia yang setia dengan NKRI," kata Menag saat membuka Raker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, di Gedung As Sakinah Cianjur, Jabar, Rabu (4/5).

Di tempat yang sama Menag juga melaunching acara Gerakan Masyarakat Maghrib (Gemmar) Mengaji tingkat Provinsi Jabar. Acara ini dihadiri Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, Kakanwil Jabar Saeroji, Direktur Pendidikan Madrasah A. Saifuddin serta seluruh Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se Jawa Barat.

Menurut Menag, untuk mencegah dan menangkal pengaruh gerakan NII yang meresahkan di kalangan lembaga pendidikan dan masyarakat, diperlukan langkah bersama dan bersatu padu di antara semua elemen dan organisasi Islam di tanah air.

"Islam adalah agama yang menyebarkan rahmat dan kedamaian, bukan teror, ketakutan dan keresahan di masyarakat," jelasnya.

Menag mengatakan, merebaknya isu NII merupakan "warning" bagi kita semua untuk lebih memperhatikan pendidikan generasi muda dengan fondasi keberagaman yang kokoh, sehingga tidak mudah terseret dan terpengaruh dengan paham atau gerakan yang tidak jelas.

Di samping itu, faktor kondisional yang dapat menyebabkan suburnya gerakan-gerakan sempalan, seperti kemiskinan, pengangguran, melemahnya fungsi keluarga, dan lain-lain harus diperbaiki.

"Berkenaan dengan posisi Kemenag dalam menyikapi isu NII, saya perlu menegaskan bahwa Kemenag menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan keamanan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia."

Pihaknya mengajak semua komponen umat Islam, termasuk MUI dan ormas-ormas Islam, untuk mengajak dan menyadarkan saudara-saudara kita yang terpengaruh menjadi pengikut NII agar menyadari kekeliruannya.

Menag juga meminta semua pihak termasuk aparat Kementerian Agama berupaya menutup peluang pemikiran dan gerakan menyimpang yang akhir-akhir marak.

Namun demikian penyadaran atau pembinaan terhadap mereka yang ikut aliran yang keliru ini perlu dilakukan secara lebih baik, tanpa menimbulkan kegaduhan dan anarkisme.

"Saya malu kalau ada orang mengaku Islam tapi menggunakan kekerasan, seakan-akan Islam itu radikal," katanya.(*)

SUMBER BERITA 

LANJUT

Kontribusi Perempuan Parlemen Belum Signifikan

Jakarta - Anggota DPR RI Nurul Arifin berpendapat, meski jumlah Perempuan Parlemen meningkat jadi 18 persen dari periode sebelumnya (hanya 11 persen), namun kontribusinya belum signifikan.

"Jujur saja, tentang Perempuan di Parlemen, walaupun sudah meningkat jumlahnya dari periode sebelumnya yang hanya 11 persen, menjadi 18 persen, namun belum memperlihatkan kontribusi kebijakan yang signifikan," katanya di Jakarta, Rabu.

Politisi Perempuan Partai Golkar yang duduk di Komisi II DPR RI ini menambahkan, angka kenaikan secara kuantitas di atas, tidak berbanding lurus dengan substansi atau kemampuan.

Ia menunjuk pada sejumlah tugas legislasi, pengawasan dan `budgeting` yang belum maksimal bisa mengakomodasi aspirasi serta kepentingan kaum perempuan.

"Walaupun demikian, saya masih percaya bahwa tindakan afirmasi masih diperlukan untuk `mengatrol` Perempuan masuk ke dunia politik," ujar Nurul Arifin, yang mantan artis film ini.

Sebab, menurutnya, saat ini kesenjangan dengan kaum laki-laki masih cukup jauh.

"Mudah-mudahan seiring dengan berjalan waktu dan tantangan bersama yang kian meningkat, peran Perempuan Parlemen bakal semakin maksimal serta signifikan dalam melahirkan berbagai kebijaklan publik," pungkas Nurul Arifin. (*(ANTARA News) )

LANJUT

Berantas Penggelembungan dalam Pembangunan Infrastruktur

Jakarta: Masalah keuangan dan penggunaan anggaran dalam pembanguan infrastuktur banyak disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden juga akan memberikan perhatian terhadap masalah pembangunan infrastruktur ini. "Semangat kita, penggunaan keuangan negara yang disalurkan ke lembaga, kementerian, dan daerah tertentu harus optimal," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain keterangan persnya di Kantor Presiden, Senin (11/4) siang.

"Kita betul-betul ingin memberantas yang namanya penggelembungan (mark up), pengadaan belanja modal dan barang, dan sisi-sisi lain yang tidak sesuai dengan tujuan kita membangun infrastruksur," SBY menegaskan.

Pembangunan infrastruktur ini, lanjut SBY, sangat penting. Tahun depan alokasi anggaran sektor ini semakin besar pada sehingga diharapkan akuntabilitas yang setinggi-tingginya dari pengguna anggaran tersebut.

Dalam pertemuan dengan Ketua BPK, Presiden juga menyinggunga soal optimasi pendapatan atau penerimaan negara. Dalam pembicaraan itu, BPK juga menjelaskan soal pengawasan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) pusat maupun daerah. "Termasuk perbankan, dengan harapan betul-betuk terjadi optimasi penerimaan negara yang benar, tidak terjadi inefisiensi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan itu," Presiden SBY menjelaskan.

Selain itu, Presiden SBY mengatakan, usaha batubara harus memenuhi standar lingkungan, dijalankan dengan best practices, selain harus memberikan manfaat yang besar kepada negara dan rakyat. "Pasal 33 UUD 1945 meniscayakan untuk itu. Oleh karena itu, temuan BPK akan kita satukan untuk menetapkan kebijakan." Presiden menambahkan. "Yang penting usaha batubara itu betul-betul memenuhi aturan lingkungan dan kaidah-kaidah usaha yang benar. Negara juga mendapatkan penerimaan negara yang patut dari usaha yang katakanlah sedang booming sekarang ini," SBY menambahkan.

BPK dan pemerintah juga menyoroti pengunaan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Presiden ingin semangat penggunaan dana ini sama antara pemerintah pusat maupun daerah. "Kita ingin betul dana itu digunakan sebaik-baiknya, rasionya tetap antara yang digunakan di provinsi dan kabupaten atau kota, kemudian juga administrasi yang tertib dan akuntabel," kata Presiden SBY.

Hal lain yang dibahas adalah dalam proses tender. Presiden dan Ketua BPK juga menginginkan ada perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan dalam pelaporan penggunaan keuangan negara. Perlu ada metodologi dan lembaga audit. (dit).

LANJUT