Senin, 07 Maret 2011

Bursa Calon Menteri Yudhoyono Bantah Nama-nama yang Beredar

| 0 komentar
JAKARTA,  — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah nama-nama calon menteri yang beredar di publik menyusul wacana perombakan (reshuffle) kabinet. 

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono, saat ini Presiden masih menjalin komunikasi dengan partai politik yang berada di dalam maupun di luar koalisi pendukung pemerintah.

”Nama-nama yang beredar betul-betul dari publik. Tidak pernah Presiden mengatakan ingin mengganti ini dengan ini,” kata Heru kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/3/2011).

Heru mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi nama-nama calon menteri yang beredar di masyarakat. Presiden, misalnya, disebut-sebut menggadang-gadang Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini dijabat Tifatul Sembiring.

Terkait pokok pembicaraan antara Presiden dan pimpinan parpol, Heru mengatakan tak hanya terkait soal urusan kabinet. Presiden juga berbicara soal masa depan kebersamaan parpol di pemerintahan. ”Parpol diharapkan bekerja lebih baik dan lebih bermanfaat. Dengan demikian, tak ada lagi goncangan politik di masa depan,” kata Heru.

KOMPAS.com
LANJUT

Mendesak Pengaturan Gaji PNS

| 0 komentar
JAKARTA - Landainya rasio perbandingan gaji pokok terendah dan tertinggi berdampak pada menurunnya motivasi pejabat berprestasi. Karena itu menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari, mendesak pengaturan gaji di dalam kebijakan manajemen PNS.

"Sistem penggajian kita masih kurang pas karena rasio perbandingan antara gaji pokok terendah dengan tertinggi," ujar Edy di Kantor Kementerian PAN&RB, Senin (7/3).


Dicontohkannya, gaji pokok terendah (golongan Ia masa kerja nol tahun) sebesar Rp 1.095.000. Sedangkan gaji pokok tertinggi (golongan IVe masa kerja 32 tahun) sebesar Rp 3.580.000. Rasio ini masih terlalu pendek yaitu 1 : 3,26.


"Pejabat berprestasi yang mempunyai jabatan dan pangkatnya tinggi akan menurun motivasinya untuk lebih berprestasi lagi karena tidak adanya perbedaan gaji pokok yang signifikan dibandingkan gaji pokok PNS yang golongannya jauh lebih rendah. Kondisi ini juga berdampak pada saat PNS bersangkuan menjalani masa pensiun," tuturnya.


Ditambahkannya, sistem pensiun harus disempurnakan agar kesejahteraan pensiunan PNS janda dan dudanya lebih terjamin sehingga tidak ada rasa takut untuk pensiun. Selain gaji, yang mendesak diatur adalah penerapan sistem remunerasi. Di mana pemberiannya mesti didasarkan pada beban kerja, kompetensi, dan prestasi kerja.
(esy/).
 
Sumber:jpnn.com
LANJUT

Nurdin Cs Dilaporkan Suap Pemilik Suara

| 0 komentar
JAKARTA - Besok (8/3) Duta Besar RI untuk Swiss Djoko Susilo akan bertemu langsung dengan Sepp Blatter, presiden FIFA, di Zurich. Mantan wartawan Jawa Pos itu akan mengupas detail pandangan federasi sepak bola dunia terhadap PSSI. Sebab, kata Djoko, organisasi pimpinan Nurdin Halid itu diduga telah membohongi FIFA dengan informasi sepihak.

Mantan anggota Komisi I DPR tersebut akan menanyakan langsung Statuta FIFA kepada Blatter, terutama yang terkait dengan larangan terhadap mantan narapidana untuk memimpin federasi. "Ada informasi, sebetulnya Komite Eksekutif (Exco) FIFA telah melarang Nurdin Halid maju lagi dalam kongres. Itu nanti prioritas yang saya tanyakan ke Blatter," kata Djoko melalui saluran internasional tadi malam.

Menurut Djoko, selama ini FIFA cenderung melindungi PSSI karena mereka tidak mendapat masukan yang sebenarnya. "Jika setelah pertemuan nanti dia (Blatter) mau ke Indonesia untuk bertemu pemerintah dan KONI, kami akan melayaninya dengan maksimal," kata Djoko.

Selain itu, Djoko mengaku akan membantu beberapa pihak yang peduli dengan sepak bola untuk bisa berdiskusi langsung dengan FIFA. Termasuk Menpora Andi Mallarangeng dan perwakilan KPPN (Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional) yang kabarnya juga akan ke Zurich untuk bertemu petinggi FIFA.

"Yang pasti, KBRI (Kedutaan Besar RI) akan menyambut baik teman-teman KPPN. Kami akan membantu dengan maksimal sejak mendarat di bandara hingga bertemu pejabat FIFA," bebernya. Menurut Djoko, perwakilan yang akan datang ke markas FIFA, antara lain, Syachrial Damopolii (ketua KPPN), bersama anggotanya, yakni Saleh Mukadar dan Bob Hippy.

Djoko juga mengetahui bahwa ada utusan PSSI yang ikut datang ke Zurich untuk menghadap FIFA. Tapi, mereka lagi-lagi sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan KBRI. "Orang PSSI tidak berkoordinasi dengan KBRI," jelasnya.

Sementara itu, Menpora kemarin meminta KPPN membuka klaim 87 pemilik suara anggota PSSI yang mencabut dukungan terhadap Nurdin cs. "Saya berharap KPPN merinci dukungan itu. Jika memang itu semua anggota PSSI, nanti tugas FIFA mengeceknya," jelasnya.

Mengenai rekomendasi FIFA yang meminta PSSI menggelar kongres pemilihan Komisi Pemilihan pada 26 Maret hingga menggelar kongres pemilihan Ketum PSSI sebelum 30 April serta instruksi untuk mengontrol keberadaan LPI (Liga Primer Indonesia), Menpora meminta tiga poin itu dijalankan secara transparan.

"Semua harus merujuk pada Standard Electoral Code FIFA serta Statuta FIFA yang asli dan sesuai maknanya dalam bahasa Inggris. Saya harap semuanya berjalan dengan baik," beber mantan juru bicara kepresidenan itu.

Secara terpisah, Nurdin Halid kemarin dilaporkan oleh pihak Lumbung Informasi Rakyat (Lira) ke polisi. Perwakilan organisasi itu mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya untuk melaporkan ketua umum PSSI itu. Melalui presidennya, Jusuf Rizal, Lira melaporkan Nurdin ke Polda Metro Jaya atas apa yang disebutnya telah melakukan kebohongan publik.

"Kami datang ke sini untuk melaporkan terjadi penyuapan yang dilakukan Nurdin dan kroni-kroninya. Beliau bilang didukung 81 anggota (di Kongres PSSI di Bali), padahal anggotanya disuap," jelas Jusuf. Menurut Lira, dukungan yang diklaim Nurdin tersebut terjadi setelah diberi amplop yang berisi uang Rp 20 juta untuk setiap pemilik suara.

Lira mengklaim telah memiliki bukti terkait dengan adanya praktik suap wasit dari banyak pertandingan. Ada tiga poin yang menjadi bahan laporan Lira, yaitu kebohongan publik, penyuapan, dan manipulasi Statuta FIFA.

Saat dikonfirmasi, Direktur Hukum dan Peraturan PSSI Max Boboy mengatakan bahwa pihaknya santai menanggapi pelaporan tersebut. Menurut Max, semua pihak berhak melapor. "Yang penting adalah buktikan saja di pangadilan," tantangnya.

Di bagian lain, 11 orang yang ditangkap terkait dengan kejadian penyerangan terhadap mobil Presiden Direktur PT Liga Indonesia (PT LI) Andi Darussalam Tabussala (4/3) kemarin dilepaskan. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar, mereka terbukti tidak terkait langsung dalam penyerangan itu.

Saat dipertemukan dengan mereka, Andi juga mengaku orang-orang yang ditangkap itu bukanlah pelaku perusakan mobilnya. Meski, mereka termasuk satu kelompok dengan orang yang melakukan penyerangan itu. "Atas dasar itulah mereka kami lepaskan," ujar Baharudin.

Namun, dari pengakuan 11 orang tersebut, Baharudin juga membeberkan bahwa dalam menjalankan aksi itu, mereka diperintah oleh seorang berinisial EO. "Sebagian dari mereka sudah ada yang dua kali menjalankan tugas mengawal Nurdin Halid," jelasnya.
Pengawalan pertama, lanjutnya, adalah saat Nurdin dipanggil untuk hearing dengan komisi X Selasa lalu (1/3). Sebagian lagi baru kali pertama mendapat order pengawalan.

"Sekarang kami terus mengejar EO. Sebenarnya saat kejadian dia berada di TKP. Tapi, dia berhasil lari mengendari mobil Avanza bersama beberapa orang yang melakukan penyerangan. Anggota kami sudah berusaha mengejar, tapi tidak mendapat jalan. Karena sudah tahu identitasnya, malamnya kami ke rumahnya. Tapi, dia kabur," beber Baharudin.

Andi sendiri membenarkan pernyataan Polda Metro Jaya. "Saya sudah dipertemukan dengan 11 orang itu. Tapi, setelah saya teliti, tak satu pun yang terlibat langsung," ujar Andi. (ali/c2/iro).
 
SUMBER:JPNN.COM
LANJUT