BEREDAR VIDEO ORGAN TUNGGAL PORNO “ACARA HAJATAN” .

Untuk yang kesekian kalinya, video mesum beredar dari handphone ke handphone.Kini, Adegan mesum tersebut begitu menarik perhatian umum.

Dalam tampilnya di video di ditonton msayarakat umum,yang lebih memprihatinkan dan memalukan lantaran pelakunya sambil bernyanyi ” juga disaksikan  anak-anak seusia SD”. Dari tampilan juga terlihat jelas beberapa kali penyanyi dangdut yang bernyanyi ramai-ramai membuka aurat,sampai-sampai ada seorang penyanyi buka”buah dada dan celana levisnya” lalu di ciumin seorang penonton laki-laki” alias tukang-tukang sawer.

Gilanya lagi,adegan tersebut itu dilakukan di tempat terbuka”semacam tempat hajatan” dan anehnya masyarakat terpaku melihat atraksi bugil para penyanyi dangdut .kegiatan video organ tunggal tersebut berdurasi 3 menit 43 detik memang keluar  batas norma,dengan suara nyaring   pula para penyanyi nakal dalam video itu melantunkan sebuah lagu pop  yang di dangdutkan  berjudul “Mencari Jodoh”miliknya Band Wali .

Lalu,dalam peragaan video musem tersebut,penyanyi memperlihatkan auratnya,joget vulgar lalu mengambil dan terima saweran  dari penonton yang sudah pegang-pegang buah dada serta perut penyanyi  dengan leluasa.  mereka pun nyanyi dengan teriak-teriak dan memberikan cuiman gratis pula  ke penonton lainnya.

Menurut seorang MC di dalam video tersebut, di awal pentasnya para penyanyi dangdut porno menyebutkan,mereka berasal dari salah satu entertemen "Romansa Girls”juga diperjelas oleh penyanyi tersangkut dalam pentasnya menyebutkan entertemen Romansa,selanjutnya  MC juga mengumbar kalimat tidak senonoh,yooo godain dan untuk jomblo-jomblo semua,di doian setelah menonton ini akan mendapatkan jodoh”.

Video musem tersebut sekarang beredar di sekitar daerah Karawang bagian pantai Utara./AJ/red.  

LANJUT

DANA BOS MUNTABER ,SEKOLAH-SEKOLAH DI KARAWANG KELABAKAN

Sekarang ini,Hampir rata-rata sekolah yang di singgahi penulis berkeluh kesah tentang keterlambatan pencairan Dana BOS untuk tahun 2011.Di antara mereka ada yang spontan katakan ke penulis,terjadinya perubahana aturan dan peraturan dalam pengelolaan dana  BOS tak jadi soal namun jangan berujung di bawah kelabakan karena Muntabernya dana  BOS 2011.

Menurut Aqo salah seoang guru katakan,macetnya dana BOS membuat situasi kurang kondusif di disekolah-sekolah yang ada.Proses belajar mengajarpun sedikit terganggu karena ketiadaan dana sedangkan di butuhkannya dana ATK/operasional sekolah misal untuk kegiatan proses pembelajaran secara optimal jelang UN(Ujian Nasional),lebih lanjut dia jelaskan,seyogyanya pemerintah daerah/pusat totalitas dalam mengolah dana tersebut demi percepatan pencairan dana BOS yang bersifat krusial bagi sekolah di tanah air.

Lalu di tempat lain,seorang Kasek yang enggan disebutkan namanya mengatakan,jangan anggap remeh dengan keterlambatan dana BOS seperti sekarang karena akan berakibat kurangnya kepercayaan pihak penerima BOS/sekolah ke pengelola “meneger BOS”,jangan endapkan dana tanpa jelas,sambung Kasek yang di maksud”,semua tidak bisa pungkiri para kasek di wilayah tertentu  di Karawang akan ambil jalan pintas demi kelancaran sekolah masing-masing  dalam prakteknya,misal mereka  mencairkan dana pribadi,pinjam tabungan murid atau akan lari pinjam ke koperasi sekolah atau guru,bisa-bisa sekolah berbuat nekat pinjam ke rentenir,tandasnya.

Di sisi lain dapat di baca kebutuhan sekolah dengan jelas,kepentingan sekolah saat ini,sangat mendesak  karena akan menghadapi ujian sekolah/nasional,pengayaan,kegiatan Bimbel,pembayaran honorer dan lain-lainnya./@@.

LANJUT

Pemerintah Sulit Tentukan PT Pelaksana Tes CPNS

Rencana pemerintah untuk menyelenggarakan tes CPNS dengan menggunakan jasa perguruan tinggi (PT) tahun ini, bakal terganjal. Pasalnya, belum ada PT yang siap melaksanakan seleksi sekali jalan. Dalam arti yakni tes dan pemeriksaan lembar jawaban kerja itu dilakukan di hari serta tempat yang sama.

"Jadi, tidak pakai nginap-nginap segala. Begitu selesai tes, PT langsung memeriksa dan mengumumkan hasilnya," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN & RB, Ramli Naibaho di kantornya, baru-baru ini.

Dengan keterbatasan ini, lanjutnya, mau tidak mau seleksi CPNS 2011 sistemnya masih sama seperti tahun lalu. Di mana pemda menentukan PT yang kredibel untuk menyusun soal, kemudian memeriksa, dan menyerahkan hasilnya ke pemda. Pemda-lah yang menentukan perangkingan dan mengumumkan ke publik, berdasarkan hasil penilaian PT, di samping wajib memasukkan salinan hasil tes ke BKN.

"Memang ada beberapa PTN yang telah mengajukan diri untuk menyelenggarakan seleksi CPNS, tapi jumlahnya masih sedikit. Sementara daerah yang harus dilayani itu ada 524," tutur Ramli pula.

Nantinya, Kementerian PAN & RB menurut Ramli, akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk menentukan PT mana yang akan jadi penyelenggara. PT-nya tak harus yang terkenal, tapi yang diutamakan punya kredibilitas tinggi dan bisa memegang kerahasiaan serta objektivitas.

"Pemerintah masih berkeyakinan, PT-lah yang masih bisa dipercayai. Kalau tidak bisa dipercaya lagi, sudah hancur negara ini. Karena PT bukan tempat orang-orang berpolitik," tandasnya.

Ketika ditanya apakah sistem ini justru tak menimbulkan masalah baru, karena bisa saja terjadi kongkalingkong antara pemerintah dan PT yang ingin jadi penyelenggara, menurut Ramli hal tersebut sudah dipikirkan juga. Artinya, jangan sampai itu jadi proyek baru bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

"Masih kami rumuskan mekanismenya seperti apa. Begitu juga apa sanksi bagi pelanggarnya. Mudah-mudahan konsepnya bisa secepatnya selesai, agar tahun depan sudah bisa dilaksanakan," tandasnya. //

 esy.

Sumber:jpnn.com

LANJUT

Banyak Daerah Tak Masukkan Hasil Tes CPNS ke BKN

JAKARTA - Permintaan pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) agar panitia seleksi CPNS memasukkan salinan hasil ujian ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), rupanya tidak diindahkan oleh semua daerah. Sebab nyatanya, masih ada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak memasukkan salinannya.

"Kami baru tahu kalau BKD tidak memasukkan, setelah ada laporan kecurangan CPNS di 40 daerah. Di mana dari 40 daerah tersebut, ada tiga kabupaten yang tidak memasukkan salinan hasil ujiannya ke BKN," tutur Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN & RB, Ramli Naibaho, di kantornya, baru-baru ini.

Sebelumnya, Ramli mengatakan bahwa salinan hasil tes CPNS itu (diperlukan) untuk mempermudah BKN dalam menilai apakah kelulusan yang diumumkan BKD murni atau tidak. Sebab katanya, pemda bisa saja mengubah-ubah rangking CPNS, tapi BKN berhak membatalkannya bila ternyata ada masalah.

"Inilah kelemahan sistem kita. Apalagi dengan era otda. Daerah seolah berpikir itu urusannya, bukan pusat. Nanti kalau ada masalah, baru pusat dilibatkan," tukasnya pula.

Meski baru tiga kabupaten yang ketahuan belum memasukkan salinan hasil tes CPNS, Ramli memprediksikan jumlahnya akan bertambah. Mengingat katanya, ini masih bulan Februari. Apalagi, belum semua daerah yang telah melakukan pemberkasan CPNS di BKN.

"Jumlahnya akan bertambah, karena masalah itu muncul ketika mulai pemberkasan," ucap Ramli, sembari menambahkan akan melakukan koordinasi dengan BKN untuk mendata, berapa daerah yang (telah) memasukkan hasil ujian CPNS itu. (esy/).

 

Sumber:jpnn.com

LANJUT

BKN Bisa Perintahkan BKD Cabut NIP, Jika Terbukti PNS Curang saat Seleksi Masuk

JAKARTA - Rencana penangguhan pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) karena adanya temuan kecurangan dalam proses seleksi Calon PNS seperti diungkap Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), bisa berujung pada pembatalan NIP. Bahkan bisa saja NIP yang sudah terlanjur diberikan dicabut atau dibatalkan jika PNS yang bersangkutan terbukti curang saat proses seleksi masuk.

Kepala Bagian (Kabag) Humas BAdan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, mengatakan, BKN bisa mencabut NIP jika proses rekrutmen ternyata menyalahi aturan. "Bisa saja dicabut, kalau rekrutmennya itu salah dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Tumpak kepada JPNN, Jumat (18/2).

Namun menurutnya, sampai saat ini BKN belum secara resmi menerima temuan dari Kementrian PAN&RB. Hanya saja, lanjut Tumpak, BKN akan segera menindaklanjuti temuan itu jika laporan itu sudah resmi diterima. "Pekan depan kita akan minta laporannya ke Kemenpan," ucapnya.

Terkait mekanisme pembatalan NIP bagi CPNS yang terbukti melakukan kecurangan, Tumpak menjelaskan, setelah BKN menerima laporan dari Kemenpan dan terverifikasi adanya kecurangan maka BKN akan menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Nanti BKN akan memerintahkan BKD untuk mencabut NIP yang bersangkutan," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Biro Humas Kementrian PAN dan RB, Sugiharto, mengatakan, Kemenpan & RB masih akan melakukan klarifikasi. "NIP dipending dan akan ada klarifikasi sampai tuntas. NIP dipending dulu untuk penelusuruan kecurangan," ucap Sugiharto kepada JPNN.

Menurutnya, jika dalam penelurusan itu memang terbukti adanya kecurangan maka pembatalan NIP merupakan langkah terakhir. "Kalau terbukti curang, ya arahnya ke sana," sambungnya.

Sugiharto menegaskan bahwa BKN sudah punya standard operating procedure (SOP) dalam pemberian NIP. Karenanya jika ada kecurangan dalam pemberian NIP di daerah, pasti akan diketahi. "Dari SOP akan ketahuan. bagaimana dan di mana kejanggalannya," tambahnya.

Ditegaskannya, Kementrian PAN tidak sepihak dalam memutuskan adanya kecurangan. Kementrian yang dipimpin EE Mengindaan itu juga meminta masukan masyarakat. "Kalau perlu ada yang lapor ke kami. Kalau ranahnya kriminal, termasuk pidana, urusannya ke penegak hukum," cetusnya.

Lantas bagaiamana dengan Pemda yang mengaku menggandeng perguruan tinggi dalam seleksi PNS, namun justru pihak perguruan tingginya membantah" Sugiharto mengatakan bahwa hal itu menjadi urusan pihak yang merasa dirugikan.

"Nha itu berarti ranahnya Pemda dengan universitas yang namanya dicatut. Itu bisa diadukan. Tinggal siapa yang dirugikan saja yang lapor," ucapnya.

Menurutnya, muara penerimaan PNS adalah pelayanan publik. Karenanya, jangan sampai proses penerimaan ataupun pembatalan NIP bagi PNS justru mengganggu pelayanan publik. "Jadi jangan menyengsarakan. Harus ada jalan keluarnya, jangan digebyah uyah (digeneralisir) semua daerah dibatalkan," ucapnya. (ara/Sumber:jpnn.com)

LANJUT

Ijazah Pesantren Setara Pendidikan Umum

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) segera meningkatkan kualifikasi pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dalam waktu dekat santri yang belajar di pondok pesantren akan mendapatkan ijazah yang disetarakan dan diakui setara dengan ijazah lembaga pendidikan umum.

"Nantinya Ijazah itu dapat digunakan di dunia pekerjaan dan lembaga pendidikan lain yang lebih tinggi," ujar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Choirul Fuad Yusuf di Jakarta, Sabtu(19/2).
     
Choirul mengatakan bahwa langkah itu sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas yang menyebutkan jenis pendidikan yang terbagi menjadi pendidikan umum dan keagamaan. Untuk legalitas dan proses pengakuan ijazah pesantren itu akan langsung termasuk dalam sistem pendidikan nasional. "Ini merupakan terobosan yang sudah dinanti oleh para santri," kata dia.
     
Faktanya, di lapangan memang sering terjadi diskriminasi terhadap lulusan pesantren. Tak sedikit lulusan pesantren yang walaupun sudah mendapat pendidikan setara dengan lembaga umum tidak diakui baik di dunia pekerjaan maupun oleh lembaga pendidikan lanjuta. Problem yang mendasar karena lembaga pendidikan keagamaan selama ini tidak memiliki standardisasi.
Karena itu, pemerintah akan menyiapkan lembaga atau institusi penyetaraan. "Lembaga standardisasi itu akan dinamakan muadalah," kata Choirul.

Targetnya pada 2011 ini penyusunan sistem standardisasi dan teknis kelembagaannya akan tuntas dibentuk. Choirul mengatakan, Mendiknas Mohammad Nuh juga telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat realisasi rencana itu. "Karena kewenangan yang lebih besar ada di Kemendiknas," ujar dia.

Choirul menjabarkan, mekanisme penyetaraan itu nantinya akan dilakukan dengan memberlakukan ujian nasional di lembaga pendidikan pesantren. Tetapi, komposisi mata pelajaran yang diujikan tidak sama dengan lembaga pendidikan formal seperti madrasah.

Sebanyak 85 persen mata pelajaran yang diujikan adalah pelajaran agama yang merupakan kurikulum ponpes yang telah diajarkan kepada santri. Termasuk di dalam ujian itu adalah mata pelajaran wajib seperti Bahasa Indonesia, Matematika dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Tahun ini Kemenag akan secara bertahap melakukan sosialisasi rencana ini kepada sekitar 24 ribu Pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemenag juga akan mendata kualifikasi pengajaran, materi dan model lembaga untuk merumuskan langkah dalam proses penyetaraan nanti.

"Tapi ini tidak mengikat. Artinya, Pesantren tetap bebas dalam menentukan materi ajar kepada santrinya masing-masing," kata dia. (zul)

 

SUMBER: JPNN.COM

LANJUT

Wapres Canangkan Gerakan Menuju Pangan Jajanan Sehat

Pencanangan dilakukan di Kantor Wapres, Jakarta, Senin, yang dihadiri Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari.

Wapres mengatakan, kesehatan generasi mendatang merupakan hal penting yang harus diperhatikan mengingat hal itu berdampak bagi kelangsungan bangsa yang lebih baik.

"Masalah jajanan anak sekolah tampaknya hanya masalah kecil, namun dampaknya besar terhadap kelangsungan bangsa yang lebih baik di masa depan," katanya.

Boediono mengemukakan, risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat jajanan yang tidak aman, tidak bermutu berdampak jangka panjang terhadap pembentukan generasi bangsa yang lebih baik.

"Karena itu, sangat penting untuk menjadikan gerakan jajanan anak sekolah yang aman, bergizi dan bermutu, sebagai gerakan bersama seluruh komponen bangsa," kata Wapres.

Apalagi, tambah dia, masih terdapat 40 hingga 44 persen jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan.

"Ini angka yang besar sekali, dan sebagian besar terjadi di kota-kota besar dan sangat riskan jika dibiarkan," ujar Wapres.

Selain masalah jajanan sekolah yang aman, bermutu dan bergizi bagi anak-anak penting juga keamanan obat dan makanan bagi seluruh masyarakat.

"Ini masalah serius yang harus dicermati semua pihak, seluruh instansi dan komponen masyarakat untuk pengawasannya makanan dan obat ilegal dan palsu," katanya.

LANJUT

MODUS DUGAAN KORUPSI RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG

MODUS DUGAAN KORUPSI RSIK

Akibat adanya Addendum antara Yayasan Assalam dengan Yayasan Singaperbangsa, maka:

1. Pada tanggal 2 Juli 1999 Bupati Karawang (Dadang S Muchtar) mengeluarkan izin prinsip rencana pembangunan RSIK dengan nomor 503/2362/BAPP. (melanggar UU 22 tahun 1999) kepada Yayasan Singaperbangsa.
2.  
3. Pada Tanggal 2 Agustus 1999 BPPN memberikan Izin Lokasi kepada Yayasan Singaperbangsa untuk RSIK dengan nomor 005/SK.IL.I/NF/1999.
4.  
5. Pada Tanggal 6 Agustus 1999 Bupati Karawang Dadang S Muchtar mengeluarkan IMB untuk RSIK atas nama Yayasan Singaperbangsa dengan nomor 503.640/307/VIII/DB.
6.  
7. Pada Tanggal 25 Mei 1999 atas permohonan Yayasan Singaperbangsa maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengeluarkan rekomendasi mendirikan RSIK kepada Yayasan Singaperbangsa dengan nomor 445.9/1550/Dinkes.
8.  
9. Pada tanggal 27 Agustus 1999 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Izin Pendirian RSIK kepada Yayasan Singaperbangsa dengan nomor 503/SK.3137-RS/1999 dengan Berita Acara Ijin Mendirikan Rumah Sakit Islam Karawang yayasan Singaperbangsa No. 503/3125/RS pada tanggal 26 Agustus 1999.
10.  
11. Pada Tanggal 26 Agustus 1999 Yayasan Singaperbangsa mengeluarkan Berita Acara Ijin Mendirikan Rumah Sakit Islam Karawang dengan Nomor 503/3125/RS.
12.  
13. Pada tanggal 22 Maret 2000 Bupati Karawang (Dadang S Muchtar) mengeluarkan Ijin Gangguan (HO) dengan nomor 503/Kep.116-Huk/2000 tentang memberikan ijin undang-undang gangguan (HO) RSIK kepada Yayasan Singaperbangsa)

Dengan bekal perijinan tersebut, maka masyarakat, beberpa perusahaan dan Pemda Karawang (Bupati dadang S Muchtar) memberikan bantuan kepada Yayasan Singaperbangsa sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan BPKP Provinsi Jawa Barat (Terlampir)

Perbuatan yang dilakukan Dadang S Muchtar sebagai Bupati Karawang periode 1996 – 2000 tersebut terindikasi melanggar :

1. UU No. 22 tahun 1999 Pasal 48 huruf a, turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun juga; 
2. UU No. 22 tahun 1999 Pasal 48 huruf b, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi-kan warga negara dan golongan masyarakat lain;
3. UU No. 22 tahun 1999 Pasal 48 huruf c, melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;

Karena diduga melanggar sebagaimana Undang-undang diatas, maka telah memenuhi delik Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan tugas mulia yang diemban oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, besar harapan kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang agar bisa membuka tabir sekaligus melanjutkan kasus tersebut...

Selengkapnya di SUMBER BERITA:KEMBALIKAN RSIK K RAKYAT KARAWANG

LANJUT

Menurunkan Berat Badan dengan Bercinta Cocok Buat Pasutri

Bagi pasangan yang sudah menikah (suami istri/pasutri), melakukan hubungan seksual bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Melakukan hubungan seks yang sehat juga dapat membantu menurunkan berat badan.

Para ahli sepakat bahwa untuk menurunkan berat badan, orang perlu membakar kalori lebih banyak dari kalori yang ia makan. Seks sama halnya dengan aktivitas fisik seperti olahraga, juga dapat membakar banyak kalori.

Seks dapat meningkatkan denyut jantung sama seperti latihan aerobik dan membakar rata-rata 200 kalori selama 30 menit, seperti dilansir Natural News, Sabtu (18/2/2011).

Selain itu, seks juga dapat mengurangi nafsu makan dan merangsang bahan kimia dalam tubuh yang mengendalikan nafsu makan, sehingga membantu Anda menambahkan kalori dalam tubuh dan menurunkan berat badan.

Seks juga membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dengan mengurangi stres dan meningkatkan tidur, yang keduanya berkaitan dengan penurunan berat badan.

"Orgasme menyebabkan tubuh melepaskan oksitosin, yaitu bahan kimia yang mempromosikan relaksasi, mengurangi rasa sakit dan mempererat ikatan emosional," jelas Christine Haran, penulis buku Good Vibrations: Uncovering the Health Benefits of Sex.

Menurutnya, seks juga dapat membantu Anda tidur dan cukup tidur penting untuk penyembuhan tubuh setelah latihan dan mengurangi hormon stres yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan.

"Seks dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan kesehatan mental, sedangkan kesehatan mental dan kebugaran kardiovaskular dapat meningkatkan kualitas kehidupan seks Anda," kata Haran.

Rutin melakukan aktivitas fisik bisa membuat tubuh semakin sehat, begitu pula dengan seks. Seks dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Meningkatkan kebugaran dan kekuatan otot dapat membuat tubuh membakar kalori lebih banyak, yang pada gilirannya membuat Anda menurunkan berat badan.
(mer/fat/DETIK.COM)

LANJUT

FPI Ancam Duduki Istana, Beri Waktu 10 Hari Untuk Bubarkan Ahmadiyah

JAKARTA---Pro kontra terhadap aliran Ahmadiyah di Indonesia terus berlanjut. Kemarin, sekitar 1000 orang demonstran yang menamakan diri Forum Umat Islam menggelar aksi di bundaran Hotel Indonesia. Massa mengancam akan menduduki Istana Negara pada 1 Maret nanti jika Ahmadiyah belum dibubarkan.

"Kita beri waktu SB Y 10 hari, kalau belum bubar, kita siap menginap di Istana Negara," kata koordinator aksi sekaligus ketua pengkaderan Front Pembela Islam Bernard Abdul Jabbar di tengah demonstran. Massa yang datang dimobilisasi dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Menurut Bernard, FPI dan ormas-ormas lainnya sekarang dalam posisi siaga satu. "Kita siap gulingkan presiden yang tidak berani tegas terhadap Ahmadiyah," katanya disambut pekik takbir para demonstran. Massa juga membawa bermacam poster. Diantaranya bertuliskan "Penggal Penista Islam", "Bubarkan Ahmadiyah Dan Revolusi", "Siap Mati Untuk Pembubaran Ahmadiyah".

Demo di bundaran HI itu dijaga oleh sekitar 500 polisi dari Polda Metro Jaya. "Ini baru pemanasan. Kita janjikan puluhan ribu orang ke Istana 1 Maret nanti. Itu kalau SBY belum bubarkan Ahmadiyah," teriaknya. Selain bendera FPI, ada juga bendera Hizbut Tahrir Indonesia, Laskar Islam, Hidayatullah, Front Jihad, dan beberapa ormas lainnya. Aksi juga diikuti perempuan dan anak-anak.    

FPI juga mengajak TNI untuk bersama-sama membubarkan Ahmadiyah. "TNI lahir dari Islam dan besar dari Islam. Kalau TNI tidak berpihak pada umat Islam berarti TNI berkhianat kepada pendiri-pendirinya. Jenderal-jenderal TNI lahir dari Islam, karena itu kami mengajak TNI untuk membubarkan Ahmadiyah," teriak Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI Misbahul Anam.

Menurut Anam, TNI pasti berada di belakang mereka yang menuntut pembubaran Ahmadiyah. "Dia dibesarkan oleh umat Islam maka dari itu, dia harus membela Islam. Beda dengan polisi, kalau polisi itu sepetrti makan buah simalakama," katanya. Anam menjelaskan, ketika polisi membela Islam malah dicopot dari jabatannya. Dia mencontohkan Kapolda Banten dan Kapolres Pandeglang yang dicopot dari jabatannya. "Ketika mereka membeberkan semua fakta sebenarnya tentang penyerangan, mereka lansung dicopot dari jabatannya," katanya.

Puas berorasi di bundaran HI, massa bergerak ke Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. "Kami minta Komnas HAM jangan melindungi Ahmadiyah," desak Anam. Mereka ditemui oleh beberapa komisioner. Diantarnya Nur Cholis dan Ridha Saleh.  "Kami berada di semua pihak. Komnas HAM tidak pernah membela satu golongan tertentu," kata Ridha membantah delegasi FPI.

"Tapi, buktinya Anda mendukung Ahmadiyah," sela Anam. Kali ini dengan suara lebih keras. Suasana di ruang rapat Komnas HAM sempat tegang ketika sejumlah perwakilan demonstran berdiri dari tempat duduknya. Ridha tetap tenang. "Kita hargai pendapat FPI dan teman-teman yang silaturahmi ke kami. Yakinlah, Komnas HAM akan netral," ujarnya. Massa pun puas dan membubarkan diri.

Demonstrasi kemarin tampaknya tak sebesar yang dibayangkan. Informasi yang dihimpun dari FPI, sebelum demo mereka sudah sering mendapat intimidasi. "Bahkan, anggota kami dua orang ada yang hilang diculik," kata Habib Selon, Ketua FPI Jakarta. Dua orang itu bernama Irwan dan Mahsuni Kaloko. Mereka dijemput setelah mengikuti pengajian maulid nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. "Mereka digelandang masuk ke mobil," katanya.

Informasi dari sumber lain Jawa Pos memang menyebut aksi itu sudah "dibentengi" aparat. "Supaya tidak ada anarkis dan chaos," kata seorang perwira di Mabes Polri kemarin. Polisi juga mengantisipasi jika ada elemen-elemen lain yang kontra dengan FPI yang akan melakukan tindakan balasan. "Ada forum lain, namanya Forum Rempug Ganyang FPI yang juga akan aksi hari Minggu besok, itu kita  antisipasi juga. Supaya tidak ada chaos," katanya.

Tadi malam, informasi yang beredar di lingkungan internal FPI, Munarman hilang.  Bahkan, ada kabar kalau dia diculik. Tapi, saat dikontak Jawa Pos melalui ponselnya 08111XXX, Munarman mengaku sedang proses boarding pesawat meninggalkan Jakarta. "Tidak ke luar negeri masih Indonesia kok," balasnya melalui pesan singkat. Sebelumnya, Munarman berulangkali menyuarakan isu kudeta jika FPI dibubarkan. "Kami akan Ben Ali-kan SBY kalau FPI diberangus," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pada 2008,Munarman juga pernah "hilang" setelah kasus bentrok AKBB Juni 2008 lalu. Saat itu, Munarman akhirnya datang sukarela pada polisi setelah dinyatakan sebagai tersangka. Di tempat terpisah, pihak Mabes Polri merasa demonstrasi kemarin berjalan aman dan normal. "Evaluasinya baik. Semuanya lancar," kata Kabidpenum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar. Polri mengaku sudah maksimal mengamankan aksi kemarin. "Tidak ada insiden apapun," tutupnya .(rdl/JPNN.)

LANJUT

Amien Rais: Ahmadiyah Tidak Perlu Dibubarkan, Dikucilkan Saja

SEMARANG - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, menyatakan pemerintah Indonesia tidak perlu membubarkan Ahmadiyah melainkan membatasi pergerakan di kehidupan bermasyarakat atau dikucilkan saja.

"Ahmadiyah memang menyesatkan tapi mereka juga mempunyai hak hidup dan harus dibubarkan jika bertindak makar terhadap negara, bukan karena meyakini ada nabi terakhir yang lain," katanya usai acara pelantikan pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Semarang di aula Rumah Sakit Roemani, di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, jika Ahmadiyah dibubarkan maka dikhawatirkan tangan pemerintah akan menjadi gatal dan akan membubarkan kelompok-kelompok yang lain atas dorongan dari beberapa masyarakat.

Ia mengatakan, jamaah Ahmadiyah sejak dulu diketahui tidak pernah bertindak agresif dan cenderung memilih bertahan serta hanya berputar di komunitas mereka saja.

Terkait dengan penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Amien menduga ada oknum yang melakukan suatu rekayasa politik dan kepolisian secepatnya harus mengusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Hasil penyelidikan polisi harus dipaparkan ke seluruh masyarakat sehingga tidak ada saling curiga," ujar mantan Ketua MPR RI tersebut.

Sebelumnya, saat berceramah di depan para tamu undangan yang hadir dalam pelantikan pengurus Muhammadiyah Kota Semarang tersebut, Amien Rais menyatakan rakyat Indonesia tidak perlu melakukan revolusi seperti di Mesir.

Menurut dia, revolusi harus disertai konsep yang jelas dan jika hanya berorientasi pada penggulingan kepala pemerintahan maka revolusi tersebut tidak ada artinya.

"Saat ini di Indonesia belum perlu melakukan revolusi," kata Amien Rais.

Sumber:REPUBLIKA.CO.ID

LANJUT

Wapres Menangis Terima Surat Siswi SD

Majene, Sulbar,Wakil Presiden Boediono tampak terharu saat menerima sepucuk surat dari seorang siswi sekolah dasar 39, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Satriana.

Didampingi gurunya Arum, Satriana menyampaikan sepucuk surat yang dibuatnya dua pekan lalu kepada Wapres Boediono saat berdialog dengan pelajar, mahasiswa dan komunitas pendidikan Sulbar, di Majene, Sabtu.

Wapres yang duduk di tenda kehormatan berdiri menuju mimbar menyambut kedatangan Satriana dengan suratnya.

Sambil menerima surat Satriana, Wapres Boediono pun mengecup kening bocah tersebut dan kembali ke tenda kehormatan dengan perasaan haru sambil sesekali menyeka air mata.

Dalam suratnya, Satriana secara singkat mengungkapkan cita-cita untuk menjadi dokter. "Namun, untuk mencapainya (sarana dan prasarana pendidikan yang ada) terasa amat jauh," katanya.

Usai menyampaikan "curahan hatinya" kepada Wapres, Satriana mengaku sangat senang dapat langsung bertatap muka dengan orang nomor dua di negeri ini. "Senang, karena selama ini tidak pernah bermimpi ketemu bapak Wapres," ujarnya singkat.

Dalam dialog itu, Wapres Boediono mengakui bahwa akses pendidikan belum merata untuk seluruh wilayah di Indonesia. "Namun itu bisa diatasi antara lain dengan jaringan internet. Dengan sarana itu, anak-anakku juga dapat menambah wawasan dan pengetahuannya," ujarnya.

Tetapi, proses belajar mengajar memang akan lebih efektif jika dilakukan secara tatap muka. "Kita dapat mengetahui secara dalam melalui bahasa tubuh. Dan itu juga untuk memperat ikatan emosional antara pendidik dan yang dididik," katanya.

Dalam dialog itu, Wapres didampingi Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Negara PDT Helmy Faizal Zainy dan Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamukti. Usai menyapa dan berdialog, Wapres meninjau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulbar. (An/tvOne)

LANJUT

304 TKI dan 21 Anak Terlantar di Jeddah Tiba di Tanah Air

Jakarta,Sebanyak 304 TKI "overstayers" dan 21 anak-anak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jumat (18/2), dari Jeddah, Arab Saudi. Sebelum dipulangkan pemerintah, mereka sempat sekian lama terkatung-katung di jembatan Khandara, Jeddah karena melebihi batas izin tinggal (overstayers).

Semula dijadwalkan sebanyak 336 orang yang dipulangkan pada tahap II tetapi Kementerian Luar Negeri melaporkan satu orang belum bisa dipulangkan karena mengalami keguguran dan akan segera dipulangkan bila telah sehat. Mereka yang dipulangkan itu terdiri atas 282 tenaga kerja Indonesia (TKI), 19 orang dengan visa umroh, 15 anak-anak, dan 19 bayi di bawah lima tahun (balita).

Sebelumnya pemerintah telah memulangkan 301 TKI "overstayers" gelombang I pada Senin (14/2). Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Moh Jumhur Hidayat yang menyambut kedatangan mereka di Terminal TKI Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Pada penyambutan itu, Sekretaris Ditjen Protokol dan Konsuler Kemlu Wajid Fauzi menandatangani berita acara penyerahan kepada Plt Perlindungan BNP2TKI Lisna Y Poeloengan untuk diantarkan ke rumah masing-masing. Mereka kemudian ke Gedung Pendataan Kepulangan TKI di Selapajang untuk didata Dan diantarkan ke rumah masing-.asing atas biaya dari BNP2TKI.

Kepada wartawan, Jumhur menegaskan kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi. Jumhur mengungkapkan, sebelum kasus ini merebak, pemerintah Arab Saudi setiap tahun memulangkan 20 ribu -24 ribu orang TKI bermasalah secara gratis namun belakangan tercium indikasi banyak TKI yang ingin dipulangkan secara gratis.

Pemerintah Arab Saudi, katanya, pada 2010 hanya memulangkan separuhnya sehingga sebagian TKI singgah di jenbatan Khandara. Ia menyatakan pemerintah akan memperketat penempatan TKI ke Arab Saudi. Jumhur mengingatkan calon TKI untuk berangkat ke luar negeri sesuai prosedur./dd/red,

LANJUT