Minta Jenazah Ruyati Dipulangkan, Adik Ruyati Bersimpuh di Depan SBY-Ani Yudhoyono

BEKASI-PELITAKARAWANG.COM-.Adik kandung Ruyati, TKW yang dihukum pancung di Arab Saudi, Mumun, bersedia bertekuk lutut di depan Presiden Susilo B Yudhoyono agar jenasah kakaknya itu bisa segera dipulangkan ke kampung halaman.

Hal itu dinyatakan adik kandung perempuan TKI itu, Mumun, saat menerima kunjungan duka-cita Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, di rumah duka di Jalan Raya Sukatani, Cikarang, Bekasi Timur, Selasa.

"Saya rela bertekuk lutut di kaki ibu dan Presiden SBY agar jenazah kakak saya bisa dipulangkan secepatnya," kata Mumun. "Saya memohon kepada ibu untuk memulangkan jenazah kakak saya, agar pihak keluarga bisa merasa lebih tenang," kata Mumun seraya menangis di depan perempuan menteri itu.

Kunjungan Linda Gumelar ke rumah duka itu sarat dengan nuansa haru mendalan bagi para hadirin, teristimewa keluarga Ruyati yang terdiri dari ibunda, mantan suami, adik, dan kedua anaknya.

Linda Gumelar menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga, bersikap tabah, dan sabar dalam menghadapi masalah tersebut. "Insya Allah saya akan berusaha untuk membantu tapi saya tidak berjanji," katanya.

Usai kunjungan itu, dia mengatakan dirinya secara pribadi dan sekaligus mewakili pemerintah mengucapkan rasa duka cita mendalam atas kasus Ruyati. "Pemerintah sudah berupaya yang terbaik dan saya rasa tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan warga negaranya," katanya.

Menteri juga menambahkan pemerintah akan terus meningkatkan kerjasama dan diplomasi dengan pihak Arab Saudi terkait masalah TKI.

Linda juga menambahkan perlunya membekali TKI mulai dari rekrutmen, pelatihan hingga penempatan mengenai pengetahuan tentang hukum dan budaya negara tujuan sekaligus pentingnya pengawasan dan penegakan hukum.

"Tujuannya agar para TKI mampu melindungi dirinya saat bekerja di luar negeri," katanya. "Kasus pemancungan terhadap TKI Ruyati ini memprihatinkan, saya berharap tidak ada lagi kasus serupa pada masa mendatang, untuk itu revisi UU perlu dilakukan sesegera mungkin," katanya.SUMBER

LANJUT

Hukum Berat bagi Jajaran Pemerintah yang Korupsi

Jakarta-PELITAKARAWANG.COM.Bila ada dalam jajaran pemerintah yang jelas-jelas melakukan korupsi maka hukum harus ditegakkan. Apalagi tidak mudah untuk mengambil kembali aset negara yang sudah dikorupsi.

Hal ini dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara penyerahan hasil laporan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di Istana Negara hari Rabu (1/6) siang.

"Manakala sudah terjadi penyimpangan dan korupsi, tidak semudah itu untuk mengambil kembali aset atau keuangan negara yang sudah dikorupsi, prosesnya bisa panjang," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Negara, Rabu (1/6) siang. Acara ini juga dihadiri para pejabat eselon I ke atas pemerintahan pusat.

Dalam sambutannya ini, Presiden menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan keuangan negara. Hal ini untuk mencegah sekaligus memberantas korupsi.

"Saya dan BPK berpendapat dua-duanya penting, baik pencegahan maupun pemberantasan," Presiden menegaskan. Namun tentunya mencegah jauh lebih baik. Oleh karena itu Presiden menyambut baik prakarsa BPK untuk lebih masuk pada pencegahan.

Dari hasil laporan BPK, Presidenmencatat beberapa hal, seperti realisasi penggunaan anggaran tahun 2010 yang mencapai 92,54 persen. "Kita ingin lebih baik lagi, mari kita naikkan hingga mencapai di atas 95 persen," SBY menyerukan. Presiden mengajak seluruh direktur jenderal untuk bisa menaikkan angka realisasi penggunaan anggaran ini.

Selain itu, Presiden juga memuji defisit anggaran yang makin kecil dibandingkan tahun lalu. Tahun 2009 defisit ini mencapai Rp 88 triliun dan pada tahun 2010 turun menjadi Rp 46 triliun. (arc)

LANJUT