Waduhhhhhhhhh, Pemerintah Hentikan Sementara Angkat PNS

PELITAKARAWANG.COM-.Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diangkat tahun ini patut bersyukur. Pasalnya, boleh jadi, pengangkatan mereka adalah yang terakhir selama beberapa tahun ke depan. Untuk masa waktu yang belum ditentukan, pengangkatan PNS untuk sementara dihentikan.

Staf khusus Wakil Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Kesra, Lutfi A Mutti mengatakan, pada pertemuan Wapres dengan tim pengarah reformasi birokrasi nasional dengan Menpan, Mendagri, dan Menkeu, dibahas tentang moratorium pengangkatan PNS.Pertemuan tersebut, menurut Lutfi,  diputuskan penghentian sementara pengangkatan PNS. ‘’Tapi moratorium ini belum dibahas berlaku sampai kapan, yang pasti mulai tahun depan tidak akan ada pengangkatan PNS,’’ ujar Lutfi di sela  road show yang dengan keppala BKKBN Pusat, Sugiri Syarif, ke lima kabupaten di Sulawesi Selatan, kemarin.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah melakukan evaluasi dan melihat kenyataan bahwa beban APBN sudah sangat berat terutama untuk pembayaran gaji PNS. ‘’APBN kita hampir habis untuk membayar gaji PNS, sehingga hanya sedikit biaya-biaya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya yang tersisa,’’ kata Lutfi.

Hasil evaluasi tim telah menemukan fakta sejumlah daerah nyaris bangkrut akibat beban pembayaran APBN yang membengkak. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam misalnya, ada sekitar sepuluh kabupaten yang terancam bangkrut. Hal yang sama juga terjadi sejumlah kabupaten di NTT, Sulawesi  Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

SUMBER

TRIMS ATAS PERHATIANNYA./ADMIN & REDAKSI

LANJUT

FASILITASI RPJM DESA

PELITAKARAWANG.COM-.Sebagai salah satu upaya menjalin sinergitas pembangunan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa, Pemerintah Kab. Karawang mengadakan kegiatan Fasilitasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Alam Sari tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara, Senin (4/7).

Bupati Ade Swara dalam sambutannya mengatakan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan arah pedoman agar kegiatan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis dapat berjalan efektif, efisien dan sasarannya secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu mekanisme siklus perencanaan RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kabupaten bahkan sampai ke RPJMDes harus terjalin keterikatan.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, Kab. Karawang saat ini telah menetapkan visi yaitu “Karawang Sejahtera Berbasis Pembangunan Berkeadilan Dilandasi Iman dan Taqwa”. Visi ini memiliki 5 (lima) misi pembangunan sebagai kerangka logis kebijakan pembangunan Kab. Karawang 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015.

Bupati melanjutkan, suatu desa memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. Akan tetapi semua potensi sumberdaya desa sangat terbatas, dikarenakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di desa. “Oleh karena itu, dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan dokumen RPJM Desa agar pembangunan desa memiliki arah, orientasi dan prioritas yang jelas dan dipakai sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan setiap tahunnya,” jelasnya.

Menurut Bupati, fasilitasi penyusunan RPJMDes ditujukan bagi perangkat desa, dalam hal ini sekretaris desa agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menginventarisir prioritas masalah yang menjadi kebutuhan desa dalam jangka waktu 5 tahun “ Yang merupakan salah satu siklus perencanaan yang utuh yang akan menjadi dasar usulan perencanaan pembangunan tahap berikutnya,” imbuhnya.

Bupati menambahkan, RPJMDes disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dalam mengelola potensi maupun persoalan di desa, oleh karena itu, RPJMDes merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, juga RPJMDes merumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh serta program dan kegiatan yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kab. Karawang, Teddy Rusfendi menjelaskan bahwa kegiatan fasilitasi ini diikuti oleh 297 perangkat desa yang ada di Kab. Karawang, yang dibagi menjadi 3 angkatan, dimana masing-masing angkatan berisikan kurang lebih 100 orang. “Fasilitasi dilakukan mulai tanggal 4 hingga 12 Juli 2011, dimana masing-masing angkatan tersebut mengikuti fasilitasi selama 2 hari,” tambahnya.

LANJUT

PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN SARANA IBADAH DAN DAKWAH YAYASAN AL JAWAHIRIYAH

PELITAKARAWANG.COM-.Menandai dimulainya proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang, Bupati Karawang, H. Ade Swara meresmikan pelaksanaan pembangunan sarana ibadah dan dakwah milik Yayasan Al Jawahiriyah di Desa Pasirtalaga, Kec. Telagasari. Peresmian tersebut ditandai dengan diletakkannya batu pertama pembangunan oleh Bupati Ade Swara, Kamis (7/7).

Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut menilai bahwa Yayasan Al Jawahiriyah memiliki visi dan misi yang jelas, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) di Kab. Karawang melalui kesadaran beragama, bernegara, beriman dan bertaqwa. “Hal ini tentunya sejalan dengan visi dan misi yang saat ini diusung oleh Pemerintah Kab. Karawang,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan,  secara pribadi, dirinya pun sepakat dengan visi dan misi tersebut. Hal ini karena Islam telah mengajarkan untuk hidup secara seimbang dalam kehidupan duniawi dan akhirat. “Untuk itu, saya mendukung terhadap upaya Yayasan Al Jawahiriyah, dimana ada keseimbangan antara pendidikan iman dan teknologi,” imbuhnya.

Di sisi lain, terkait dengan dimulainya program-program pembangunan infrastruktur di Kab. Karawang, Bupati Ade Swara menjelaskan bahwa setelah lama menunggu karena adanya proses lelang dan lainnya, pelaksanaan program pembangunan akan segera dilaksanakan. “Hal ini salah satunya ditandai oleh diletakkannya batu pertama pembangunan Sarana Ibadah dan Dakwah  Yayasan Al Jawahiriyah,” tambahnya.

Selain itu, terkait dengan momentum Isra Miraj yang dipadukan dalam kegiatan tersebut, Bupati Ade Swara berharap kegiatan tersebut tidak hanya sekedar ritual atau seremonial biasa saja. “Melainkan kita harus mendapatkan makna yang terkandung dalam peristiwa Isra Miraj, dan mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al Jawahiriyah, KH. Joharudin menjelaskan bahwa yayasan yang dikelolanya telah berdiri sejak tahun 2002 silam, tepatnya pada tanggal 3 Januari. KH. Joharudin menambahkan bahwa Yayasan Al Jawahiriyah saat ini mengelola Majelis Talim yang diikuti oleh kaum ibu, Taman Kanak-Kanak. serta Taman Pendidikan Alquran.

Ketua Panitia Pembangunan, H. Fauzi Ridwan menambahkan bahwa yayasan ini berdiri untuk kepentingan dan kemasalahatan umat, serta peningkatan kualitas SDM di Kab. Karawang. “Yayasan ini sendiri tidak mungkin menjadi hebat tanpa adanya dukungan semua pihak, untuk itu pada kesempatan ini mari kita satukan visi dan misi kita,” tambahnya./HUM.

LANJUT

Kepala Daerah Jangan Pimpin Parpol

PELITAKARAWANG.COM-.Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan wacana itu kini sedang dibahas pemerintah pusat. "Wacana itu bergulir karena kami melihat tanggungjawab kepala daerah semakin besar paska otonomi daerah. Jika ditambah dengan tanggungjawab sebagai pimpinan partai politik, tentu akan semakin berat padahal masyarakat sangat membutuhkan mereka," ujar Gamawan.

Pernyataan ini diungkapkan Mendagri,  usai membuka rapat kerja nasional VII dan musyawarah nasional luar biasa Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Gamawan mengatakan, wacana tentang kepala daerah yang tak memimpin parpol muncul semata-mata untuk menjaga proses berjalannya tugas-tugas kepala daerah. "Jadi mungkin partai politik harus ikhlas kalau kadernya sudah duduk jadi kepala daerah berarti sudah jadi milik masyarakat, bukan partai lagi. Kepala daerah mungkin tinggal jadi dewan penasihat atau dewan pembina," kata Gamawan.

LANJUT

Tunggakan Raskin Capai Rp2,6 Miliar

PURWAKARTA–PELITAKARAWANG.COM-.Tunggakan raskin Kabupaten Purwakarta dan Subang per Juni 2011 mencapai Rp2,6 miliar. Tapi, Dolog Sub Divre Subang optimistis dapat melunasinya. Pasalnya pembayaran akan dimulai pada beberapa pekan ke depan.

Kabag Perekonomian Setda Purwakarta Abad Hasyim menjelaskan, tunggakan tersebut sebagai akibat keterlambatan pembayaran. Menurut dia, seharusnya dibayar tunai, tapi mustahil dilakukan lantaran beras harus terlebih dahulu didistribusikan dan menunggu tiga hari untuk pelunasan. “Nah, keterlambatan sampai tiga hari ini yang masuk dalam kategori tunggakan. Jadi, tidak sampai berbulan-bulan. Semuanya berjalan lancar,” ungkap Abad.

Adapun rincian tunggakan masing-masing wilayah,Kabupaten Purwakarta sebesar Rp922 juta dengan alokasi raskin sebanyak 887.000 ton setiap bulan. Sementara Kabupaten Subang lebih besar,yakni Rp1,7 miliar dengan jumlah alokasi untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) mencapai 2.000 ton/bulan. Menurut Abad, selama ini alokasi Kabupaten Purwakarta tidak mengalami perubahan. Beras yang disalurkan mencapai 10,65 juta ton, dengan jumlah penerima 59.175 RTSPM dan masing-masing kepala keluarga atau RTSPM mendapat raskin sebanyak 15 kg/bulannya.

Namun, untuk tingkat penyerapan raskin, Abad mengaku semua itu sangat tergantung pada hasil panen. Jika sedang panen,maka penyerapan sekitar 89-90%.Apabila tidak panen, penyerapannya bisa lebih tinggi. “Kondisi di Kabupaten Purwakarta sekarang ini kebetulan sedang panen,”akunya. Kepala Dolog Sub Divre Subang Wawan K Gunarso mengaku, tidak risau dengan tunggakan pembayaran raskin.Alasannya, tunggakan tersebut dalam posisi tunggakan berjalan dan bukan tunggakan yang sudah lama mengendap.

“Sejauh ini pembayaran berjalan lancar dan tidak ada kemandekan pada pengelola raskin di lapangan.Artinya, sama sekali tidak ada tunggakan yang sudah lama belum terbayar,” katanya. Namun, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp1,7 miliar ini, tidak mempengaruhi pasokan raskin ke masing-masing kabupaten.Pihaknya juga secara intensif berkoordinasi dengan masing-masing pemkab.

Sehingga setiap kendala yang kemungkinan muncul bisa diantisipasi dengan cepat. “Pihak Dolog juga tidak ingin distribusi raskin mengalami kemandekan,”katanya.SUMBER

LANJUT