PELITAKARAWANG.COM-.Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diangkat tahun ini patut bersyukur. Pasalnya, boleh jadi, pengangkatan mereka adalah yang terakhir selama beberapa tahun ke depan. Untuk masa waktu yang belum ditentukan, pengangkatan PNS untuk sementara dihentikan.
Staf khusus Wakil Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Kesra, Lutfi A Mutti mengatakan, pada pertemuan Wapres dengan tim pengarah reformasi birokrasi nasional dengan Menpan, Mendagri, dan Menkeu, dibahas tentang moratorium pengangkatan PNS.Pertemuan tersebut, menurut Lutfi, diputuskan penghentian sementara pengangkatan PNS. ‘’Tapi moratorium ini belum dibahas berlaku sampai kapan, yang pasti mulai tahun depan tidak akan ada pengangkatan PNS,’’ ujar Lutfi di sela road show yang dengan keppala BKKBN Pusat, Sugiri Syarif, ke lima kabupaten di Sulawesi Selatan, kemarin.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah melakukan evaluasi dan melihat kenyataan bahwa beban APBN sudah sangat berat terutama untuk pembayaran gaji PNS. ‘’APBN kita hampir habis untuk membayar gaji PNS, sehingga hanya sedikit biaya-biaya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya yang tersisa,’’ kata Lutfi.
Hasil evaluasi tim telah menemukan fakta sejumlah daerah nyaris bangkrut akibat beban pembayaran APBN yang membengkak. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam misalnya, ada sekitar sepuluh kabupaten yang terancam bangkrut. Hal yang sama juga terjadi sejumlah kabupaten di NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
Staf khusus Wakil Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Kesra, Lutfi A Mutti mengatakan, pada pertemuan Wapres dengan tim pengarah reformasi birokrasi nasional dengan Menpan, Mendagri, dan Menkeu, dibahas tentang moratorium pengangkatan PNS.Pertemuan tersebut, menurut Lutfi, diputuskan penghentian sementara pengangkatan PNS. ‘’Tapi moratorium ini belum dibahas berlaku sampai kapan, yang pasti mulai tahun depan tidak akan ada pengangkatan PNS,’’ ujar Lutfi di sela road show yang dengan keppala BKKBN Pusat, Sugiri Syarif, ke lima kabupaten di Sulawesi Selatan, kemarin.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah melakukan evaluasi dan melihat kenyataan bahwa beban APBN sudah sangat berat terutama untuk pembayaran gaji PNS. ‘’APBN kita hampir habis untuk membayar gaji PNS, sehingga hanya sedikit biaya-biaya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya yang tersisa,’’ kata Lutfi.
Hasil evaluasi tim telah menemukan fakta sejumlah daerah nyaris bangkrut akibat beban pembayaran APBN yang membengkak. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam misalnya, ada sekitar sepuluh kabupaten yang terancam bangkrut. Hal yang sama juga terjadi sejumlah kabupaten di NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
TRIMS ATAS PERHATIANNYA./ADMIN & REDAKSI
0 komentar:
Posting Komentar