Kontribusi Perempuan Parlemen Belum Signifikan

Jakarta - Anggota DPR RI Nurul Arifin berpendapat, meski jumlah Perempuan Parlemen meningkat jadi 18 persen dari periode sebelumnya (hanya 11 persen), namun kontribusinya belum signifikan.

"Jujur saja, tentang Perempuan di Parlemen, walaupun sudah meningkat jumlahnya dari periode sebelumnya yang hanya 11 persen, menjadi 18 persen, namun belum memperlihatkan kontribusi kebijakan yang signifikan," katanya di Jakarta, Rabu.

Politisi Perempuan Partai Golkar yang duduk di Komisi II DPR RI ini menambahkan, angka kenaikan secara kuantitas di atas, tidak berbanding lurus dengan substansi atau kemampuan.

Ia menunjuk pada sejumlah tugas legislasi, pengawasan dan `budgeting` yang belum maksimal bisa mengakomodasi aspirasi serta kepentingan kaum perempuan.

"Walaupun demikian, saya masih percaya bahwa tindakan afirmasi masih diperlukan untuk `mengatrol` Perempuan masuk ke dunia politik," ujar Nurul Arifin, yang mantan artis film ini.

Sebab, menurutnya, saat ini kesenjangan dengan kaum laki-laki masih cukup jauh.

"Mudah-mudahan seiring dengan berjalan waktu dan tantangan bersama yang kian meningkat, peran Perempuan Parlemen bakal semakin maksimal serta signifikan dalam melahirkan berbagai kebijaklan publik," pungkas Nurul Arifin. (*(ANTARA News) )

LANJUT

Berantas Penggelembungan dalam Pembangunan Infrastruktur

Jakarta: Masalah keuangan dan penggunaan anggaran dalam pembanguan infrastuktur banyak disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden juga akan memberikan perhatian terhadap masalah pembangunan infrastruktur ini. "Semangat kita, penggunaan keuangan negara yang disalurkan ke lembaga, kementerian, dan daerah tertentu harus optimal," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain keterangan persnya di Kantor Presiden, Senin (11/4) siang.

"Kita betul-betul ingin memberantas yang namanya penggelembungan (mark up), pengadaan belanja modal dan barang, dan sisi-sisi lain yang tidak sesuai dengan tujuan kita membangun infrastruksur," SBY menegaskan.

Pembangunan infrastruktur ini, lanjut SBY, sangat penting. Tahun depan alokasi anggaran sektor ini semakin besar pada sehingga diharapkan akuntabilitas yang setinggi-tingginya dari pengguna anggaran tersebut.

Dalam pertemuan dengan Ketua BPK, Presiden juga menyinggunga soal optimasi pendapatan atau penerimaan negara. Dalam pembicaraan itu, BPK juga menjelaskan soal pengawasan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) pusat maupun daerah. "Termasuk perbankan, dengan harapan betul-betuk terjadi optimasi penerimaan negara yang benar, tidak terjadi inefisiensi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan itu," Presiden SBY menjelaskan.

Selain itu, Presiden SBY mengatakan, usaha batubara harus memenuhi standar lingkungan, dijalankan dengan best practices, selain harus memberikan manfaat yang besar kepada negara dan rakyat. "Pasal 33 UUD 1945 meniscayakan untuk itu. Oleh karena itu, temuan BPK akan kita satukan untuk menetapkan kebijakan." Presiden menambahkan. "Yang penting usaha batubara itu betul-betul memenuhi aturan lingkungan dan kaidah-kaidah usaha yang benar. Negara juga mendapatkan penerimaan negara yang patut dari usaha yang katakanlah sedang booming sekarang ini," SBY menambahkan.

BPK dan pemerintah juga menyoroti pengunaan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Presiden ingin semangat penggunaan dana ini sama antara pemerintah pusat maupun daerah. "Kita ingin betul dana itu digunakan sebaik-baiknya, rasionya tetap antara yang digunakan di provinsi dan kabupaten atau kota, kemudian juga administrasi yang tertib dan akuntabel," kata Presiden SBY.

Hal lain yang dibahas adalah dalam proses tender. Presiden dan Ketua BPK juga menginginkan ada perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan dalam pelaporan penggunaan keuangan negara. Perlu ada metodologi dan lembaga audit. (dit).

LANJUT

Kuota Honorer Kategori I Maksimal 45 Persen ,Dalam Formasi CPNS 2011

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) memberikan jatah maksimal 45 persen, untuk pengangkatan honorer kategori I (yang dibiayai APBN/APBD) menjadi CPNS 2011. Angka ini sedikit meningkat dari estimasi awal pemerintah, yakni sekitar 30 persen. Itu berarti juga bahwa jatah pelamar umur dalam seleksi CPNS tahun ini tinggal 55 persen.

Penambahan kuota bagi honorer tertinggal kategori I ini, menurut Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan & RB, Ramli Naibaho, adalah karena hingga posisi 21 Maret 2011, persentase honorer yang memenuhi syarat mencapai 42 persen lebih. Itupun menurutnya, masih sekitar 15 ribuan honorer - dari total 152 ribuan honorer kategori I - yang masih dilakukan verifikasi dan validasi.

"Kalau misalnya 15 ribuan honorer itu lolos verifikasi dan validasi, bisa saja angkanya mencapai 45 persen. Target pemerintah sih, angka 45 persen itu sudah paling tinggi, agar pelamar umur masih punya jatah lebih besar untuk bersaing memperebutkan kursi CPNS 2011," jelas Ramli yang ditemui di kantornya, Jumat (1/4).

Ramli menambahkan, jatah honorer tertinggal kategori I itu, memang akan menggerus kuota CPNS 2011 yang diusulkan pemerintah sebanyak maksimal 250 ribu (pusat dan daerah). Usulan kuota CPNS 2011 ini sendiri, sedikit berkurang dibanding 2010 yang mencapai 300 ribu.

"Memang berkurang sedikit usulan kita. Karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran kita. Selain itu, pertimbangannya karena di instansi pusat dan daerah, kebutuhan pegawainya sebagian besar sudah terpenuhi," tandasnya.

Sumber:jpnn.com 

Ribuan Honorer Kemenkeu Batal jadi CPNS

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak usul pengangkatan tenaga honorernya menjadi CPNS. Penolakan didasari alasan reformasi birokrasi di kementrian yang dipimpin Agus Martowardiojo...

LANJUT