PURWAKARTA–PELITAKARAWANG.COM-.Tunggakan raskin Kabupaten Purwakarta dan Subang per Juni 2011 mencapai Rp2,6 miliar. Tapi, Dolog Sub Divre Subang optimistis dapat melunasinya. Pasalnya pembayaran akan dimulai pada beberapa pekan ke depan.
Kabag Perekonomian Setda Purwakarta Abad Hasyim menjelaskan, tunggakan tersebut sebagai akibat keterlambatan pembayaran. Menurut dia, seharusnya dibayar tunai, tapi mustahil dilakukan lantaran beras harus terlebih dahulu didistribusikan dan menunggu tiga hari untuk pelunasan. “Nah, keterlambatan sampai tiga hari ini yang masuk dalam kategori tunggakan. Jadi, tidak sampai berbulan-bulan. Semuanya berjalan lancar,” ungkap Abad.
Adapun rincian tunggakan masing-masing wilayah,Kabupaten Purwakarta sebesar Rp922 juta dengan alokasi raskin sebanyak 887.000 ton setiap bulan. Sementara Kabupaten Subang lebih besar,yakni Rp1,7 miliar dengan jumlah alokasi untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) mencapai 2.000 ton/bulan. Menurut Abad, selama ini alokasi Kabupaten Purwakarta tidak mengalami perubahan. Beras yang disalurkan mencapai 10,65 juta ton, dengan jumlah penerima 59.175 RTSPM dan masing-masing kepala keluarga atau RTSPM mendapat raskin sebanyak 15 kg/bulannya.
Namun, untuk tingkat penyerapan raskin, Abad mengaku semua itu sangat tergantung pada hasil panen. Jika sedang panen,maka penyerapan sekitar 89-90%.Apabila tidak panen, penyerapannya bisa lebih tinggi. “Kondisi di Kabupaten Purwakarta sekarang ini kebetulan sedang panen,”akunya. Kepala Dolog Sub Divre Subang Wawan K Gunarso mengaku, tidak risau dengan tunggakan pembayaran raskin.Alasannya, tunggakan tersebut dalam posisi tunggakan berjalan dan bukan tunggakan yang sudah lama mengendap.
“Sejauh ini pembayaran berjalan lancar dan tidak ada kemandekan pada pengelola raskin di lapangan.Artinya, sama sekali tidak ada tunggakan yang sudah lama belum terbayar,” katanya. Namun, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp1,7 miliar ini, tidak mempengaruhi pasokan raskin ke masing-masing kabupaten.Pihaknya juga secara intensif berkoordinasi dengan masing-masing pemkab.
Sehingga setiap kendala yang kemungkinan muncul bisa diantisipasi dengan cepat. “Pihak Dolog juga tidak ingin distribusi raskin mengalami kemandekan,”katanya.SUMBER
