 |
Jakarta: Masalah keuangan dan penggunaan anggaran dalam pembanguan infrastuktur banyak disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden juga akan memberikan perhatian terhadap masalah pembangunan infrastruktur ini. "Semangat kita, penggunaan keuangan negara yang disalurkan ke lembaga, kementerian, dan daerah tertentu harus optimal," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain keterangan persnya di Kantor Presiden, Senin (11/4) siang. "Kita betul-betul ingin memberantas yang namanya penggelembungan (mark up), pengadaan belanja modal dan barang, dan sisi-sisi lain yang tidak sesuai dengan tujuan kita membangun infrastruksur," SBY menegaskan.
Pembangunan infrastruktur ini, lanjut SBY, sangat penting. Tahun depan alokasi anggaran sektor ini semakin besar pada sehingga diharapkan akuntabilitas yang setinggi-tingginya dari pengguna anggaran tersebut.
Dalam pertemuan dengan Ketua BPK, Presiden juga menyinggunga soal optimasi pendapatan atau penerimaan negara. Dalam pembicaraan itu, BPK juga menjelaskan soal pengawasan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) pusat maupun daerah. "Termasuk perbankan, dengan harapan betul-betuk terjadi optimasi penerimaan negara yang benar, tidak terjadi inefisiensi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan itu," Presiden SBY menjelaskan.
Selain itu, Presiden SBY mengatakan, usaha batubara harus memenuhi standar lingkungan, dijalankan dengan best practices, selain harus memberikan manfaat yang besar kepada negara dan rakyat. "Pasal 33 UUD 1945 meniscayakan untuk itu. Oleh karena itu, temuan BPK akan kita satukan untuk menetapkan kebijakan." Presiden menambahkan. "Yang penting usaha batubara itu betul-betul memenuhi aturan lingkungan dan kaidah-kaidah usaha yang benar. Negara juga mendapatkan penerimaan negara yang patut dari usaha yang katakanlah sedang booming sekarang ini," SBY menambahkan.
BPK dan pemerintah juga menyoroti pengunaan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Presiden ingin semangat penggunaan dana ini sama antara pemerintah pusat maupun daerah. "Kita ingin betul dana itu digunakan sebaik-baiknya, rasionya tetap antara yang digunakan di provinsi dan kabupaten atau kota, kemudian juga administrasi yang tertib dan akuntabel," kata Presiden SBY.
Hal lain yang dibahas adalah dalam proses tender. Presiden dan Ketua BPK juga menginginkan ada perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan dalam pelaporan penggunaan keuangan negara. Perlu ada metodologi dan lembaga audit. (dit).
